Postingan

Menampilkan postingan dengan label Public Policy

𝐊𝐢𝐬𝐚𝐡 𝐀𝐦𝐩𝐮𝐭𝐚𝐬𝐢 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧!

Gambar
Apa yang saya tulis berikut semoga sampai ke Jakarta. Biar Bu Sri ngerti dan tidak bikin omon-omon klarifikasi bahwa anggaran untuk dunia pendidikan baik-baik saja! Bu Sri boleh bilang UKT tidak akan naik, boleh bilang yang dipotong "cuma" seremoni, ATK, dan perjalanan dinas, bla bla bla. Kenyataannya? Anggaran fakultas saya turun drastis dari Rp6,4 miliar tahun lalu menjadi hanya Rp1,3 miliar tahun ini. Presiden bisa saja ngomong atas nama efisiensi, tetapi yang kami alami adalah amputasi! Jadi, begini ceritanya. Kementerian Agama memangkas anggaran tanpa (sempat) mengecek kondisi di bawah. Ketika presiden memerintahkan efisiensi 14 T di Kemenag, ya praktiknya dipotong begitu saja. Ini bukan soal Kemenag tidak peduli ke bawah, tetapi soal yang sekaligus teknis dan substantif: anggaran sudah disusun setahun, tapi dipangkas dalam sehari! Bagaimana tidak sehari? Bayangkan: kementerian dikasih waktu sekian hari, turun ke direktorat jenderal tinggal sekian hari, turun ke direktor...

A Smarter Way to Evaluate Budgets

Gambar
Disclaimer: I am not an economist, a management expert, a finance minister, or a member of Bappenas. But I want to critique these smart people based purely on experience. So, if someone later says, “Well, in theory, it works the way you described, but in practice, it’s different…” —know this: I don’t know the theory. What I’m criticizing is what actually happens on the ground. The key term I want to discuss is “spending” ( serapan ). From the moment I first encountered the world of budgeting years ago, this word has been a mantra for government officials. I naïvely asked at the time, “Why is spending the entire budget considered an achievement?” My boss back then gave me the same answer I’ve since heard from everyone: “The ability to spend the budget reflects good planning.” If a department fails to use its entire budget, it means their planning is poor! The following year, their budget will inevitably be reduced as punishment. This logic is precisely what fuels the spending frenzy...

𝐒𝐞𝐬𝐚𝐭 𝐏𝐢𝐤𝐢𝐫 "𝐄𝐟𝐢𝐬𝐢𝐞𝐧𝐬𝐢" 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧

Gambar
Disklaimer: Saya bukan ahli ekonomi, bukan manajemen, bukan menteri kekuangan, bukan orang Bappenas. Tetapi saya ingin mengkritik orang-orang pintar itu dengan menggunakan dasar pengalaman saja. Jadi, kalau nanti ada yang bilang, "ya teorinya memang seperti yang Anda katakan, hanya praktiknya memang tidak..." maka Anda tahu bahwa saya tidak tahu teori, apa yang saya kritik adalah apa yang terjadi di lapangan. Kata kunci yang ingin saya bahas adalah "serapan". Sejak pertama, sekian tahun lalu, saya mengenal dunia penganggaran, kata ini menjadi "mantra" para pejabat. Lugu saya tanya dulu, "Mengapa kalau anggaran bisa dihabiskan malah berprestasi?" Bos saya waktu itu menjawab, dan itu jawaban yang sering saya dengar dari semua orang, "Kemampuan menyerap anggaran menunjukkan kemampuan perencanaan yang baik." Kalau sebuah unit tidak mampu menghabiskan anggaran, berarti perencanaannya buruk! Tahun depan, anggaran pasti diturunkan sebagai ...

Sudut Pandang Kebijakan

Gambar
Tadi pagi, saya melewati tempat di foto di atas. Ini adalah area tangga dari lantai dua ke lantai tiga Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kebetulan, ada empat mahasiswi Prodi IKS yang sedang duduk-duduk di sekitar pot bunga itu. Saat saya sapa, mereka malah langsung " wadul ." Sejak jadi dekan, saya sering tanya langsung ke mahasiswa saat di kelas, apa yang perlu saya kerjakan, layani, bantu, adakan, atau belikan untuk mereka. Jadi, kalau mereka spontan wadul , ya tidak mengejutkan saya sama sekali. "Pak, mbok tolong di sini diberi kursi agar kami nggak klosotan di lantai," kata salah satu dari mereka dan diiyakan oleh tiga teman ngobrolnya.  Hanya saja, untuk kali ini, usulan mereka langsung saya tolak. Mereka duduk di tempat yang salah! Saya bilang ke mereka, "Kalian jangan duduk di sini, ini bukan area untuk duduk-duduk. Ini area lalu lalang dan lalu lintas dari lantai bawah ke atas." Tetapi saya juga segera menyadari bahwa ada yang salah selain mereka: po...

Whoosh vs Shinkansen, Menang Telak!

Gambar
Dalam waktu seminggu, saya berkesempatan mencoba dua kereta cepat di Jepang dan Indonesia. Saat menghadiri undangan conference di Osaka, saya memilih mendarat di Tokyo, dan menggunakan Shinkansen ke Osaka.  Pilihan ini saya buat mumpung UIII juga merencanakan membawa rombongan conference naik kereta api cepat Indonesia Whoosh. Tidak ada cara yang lebih tepat untuk membandingkan teknologi Jepang versus China ini selain naik langsung dan membandingkannya dalam waktu yang masih segar dalam ingatan dan perasaan. Dari Tokyo ke Shin-Osaka, saya naik kereta Shinkansen seri N700 Nozomi. Karena umurnya, Shinkansen memang sudah rilis beberapa kali beberapa versi. Menurut Wikipedia,  N700 Nozomi (のぞみ, "Wish" or "Hope") is the fastest train service running on the Tokaido & San'yō Shinkansen lines in Japan. The service stops at only the largest stations, and along the stretch between Shin-Ōsaka and Hakata, Nozomi services using N700 series equipment reach speeds of 300 k...

Cara Bayar PBB Online via GoPay

Gambar
Per 2019, BPD DIY bekerjasama dengan GoPay untuk melayani pembayaran online. Saya sudah menggunakannya tahun lalu dan sempat lupa bagaimana saya dulu bayar. Bahkan sempat lupa, ap[akah saya dulu pakai eBanking atau apa. Saya baru ingat kembali setelah mencari di Google bagaimana caranya membaya PBB secara online itu. Cek, baru ingat kalau pakai GoPay, bukan eBanking.  Daripada lupa. Saya catat dan share di sini untuk saya sendiri dan untuk mereka yang memerlukan pembayaran dengan cara yang super mudah ini. Sebelumnya, siapkan: Saldo GoPay yang cukup. Besarnya relatif sesuai NJOP dan luas tanah Anda Nomor obyek pajak. Nomor ini bisa diperoleh dari struk pembayaran PBB tahun sebelumnya atau dari akta jual beli tanah yang Anda peroleh ketika proses jual beli tanah. Langkah-langkah pembayaran PBB melalui GoPay: 1. Buka aplikasi gojek. Cari menu GoTagihan Menu GoTagihan biasanya tidak di halaman muka atau di menu favorit. Jadi, search saja "Gotagihan" di menu pencarian. 2. Scroll ...

Pertanyaan tentang Kuota PNS Difabel

Gambar
Dalam Debat Publik Bupati Bantul tadi, saya sebenarnya mengajukan pertanyaan tentang "kuota 2 persen lowongan CPNS untuk difabel yang tidak terpenuhi." Masalahnya dimana? Jadi, masalahnya ada di penafisran aturan kuota. Pemerintah, khususnya BKD, memilih menafsirkan kuota itu di awal, yaitu di pendaftaran CPNS. Lebih problematik lagi, pemerintah membatasi kuota itu dengan formasi tertentu. Misalnya, ada 100 lowongan, maka dipilihlah 2 formasi tertentu yang disediakan untuk difabel.  Nah, penetapan dua formasi ini seringkali terjebak dalam teknis yang merugikan difabel. Sebab, BKD yang menetapkan di awal 2 formasi itu apa. Misalnya, 2 formasi dibuka untuk 1 guru dan 1 untuk penyuluh.  Dengan teknis ini, formasi membatasi difabel yang bisa mendaftar. Batas pertama adalah ijazah yang bisa daftar. Difabel yang ijazahnya tidak cocok dengan dua formasi yang ditetapkan, tidak bisa daftar. Kedua, sering kali juga, pendaftar dibatasi jenis disabilitasnya. Misalnya, untuk penyuluh tida...

Ketika Rakyat adalah Beban dalam Kebijakan Corona

Gambar
Screenshot: merahputih.com Kalau kita cermati baik-baik pernyataan para pejabat kita dalam menghadapi wabah Covid-19, ada satu hal sangat penting yang ‘gaib’, hilang dari benak mereka, hilang dari pidato mereka, hilang dari kebijakan mereka: rakyat yang berdaya dan mandiri! Semua pidato itu dibuat dalam narasi satu arah: kami yang kuasa, kami yang punya informasi, kami yang ambil keputusan baik dan buruk, kami yang akan selesaikan masalah ini. Anda, dengarkan kami, percaya kami, ikut kami! Saya tidak melihat, misalnya, pemerintah mengajak ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah untuk menjadi bagian dari gugus tugas dan solusi untuk menghadapi wabah ini. Padahal kita tahu, ormas Islam punya jaringan sampai ke akar rumput. Ormas Islam juga punya resources yang tidak boleh diremehkan. Sekolah, pesantren, universitas, hingga rumah sakit. Jaringan umat dan sekaligus resources itu bisa jadi beban tetapi bisa jadi kekuatan, tergantung cara pandang pemerintah. Kalau cara panda...

Setengah Kosong atau Setengah Isi?

Gambar
"Mungkin kita harus berani ambil tindakan. … yang begini, boleh gak sih dilikuidasi? Saya kira kalau seperti itu, gak ada muridnya, atau gak bisa keluar dengan baik, ditutup saja atau digabung dengan sekolah kiri kanannya," (Ganjar Pranowo, 12/2/2020) Ini fakta di lapangan: SMP Muhammadiyah Butuh punya murid 21 orang, dengan guru 13 orang, 5 di antaranya sudah sertifikasi, sisanya dibayar per jam Rp7.000. Gedungnya bagus. Ada fasilitas Musala dan Laboratorium (meskipun fasilitasnya jangan dibanding dengan sekolah negeri). Sekolah ini sudah lebih dulu berdiri, sebelum SMP Negeri yang hanya berjarak sekian ratus meter, menggerus peminatnya. Pak A, kepala sekolah, aslinya bukan guru. Ia adalah perangkat desa, seorang kader Muhammadiyah yang terpanggil jiwanya untuk mengabdi kepada misi luhur organisasinya. "Daripada saya hanya mengurusi berkas di kantor, di sini saya bisa mengurusi manusia." Bahwa ia mungkin khilaf dalam kasus pemukulan N, ia manusia seperti ma...

After Years of Inefficiency, Indonesia Emerges as an Economic Model - NYTimes.com

By AUBREY BELFORD JAKARTA — After years of being known for inefficiency, corruption and instability, Indonesia is emerging from the global financial crisis with a surprising new reputation — economic golden child. The country’s economy, the largest in Southeast Asia, grew at an annual rate of 6.2 percent in the second quarter of this year, data released Thursday showed. That is an acceleration from 2009, when gross domestic product expanded 4.5 percent. The stock market hit a record high last week and has been among the best-performing equities markets in Asia this year, rising more than 20 percent since Jan. 1. The country’s currency, the rupiah, has appreciated nearly 5 percent this year against the dollar , among the strongest showings in Asia besides that of the yen . Foreign direct investment, which was held in check for years after the 1997 economic crisis in Asia, is also returning. The country had 33.3 trillion rupiah, or $3.7 billion, in foreign direct investment in the second...