Postingan

Menampilkan postingan dengan label Disability Law

How Inclusive Is an Inclusive Court?

Gambar
Judul : How Inclusive Is an Inclusive Court? The Practice of an Islamic Court in Malang, Indonesia  Diterbitkan oleh Al-Aḥwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 19, No. 1, Tahun 2026  DOI: https://doi.org/10.14421/ahwal.2026.19101   Artikel saya ini membahas secara kritis praktik pengadilan inklusif di lingkungan Peradilan Agama dengan studi kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Fokus utama penelitian adalah untuk menhevaluasi sejauh mana klaim inklusivitas benar-benar diwujudkan dalam praktik peradilan, khususnya bagi penyandang disabilitas. Tema ini relevan bagi civitas akademika UIN karena berada pada irisan antara hukum Islam, hak asasi manusia, dan etika kelembagaan.  Kontribusi penting artikel ini terletak pada pembedaan antara inklusivitas fisik dan inklusivitas substantif. Penulis menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan berbagai inovasi layanan dan infrastruktur ramah difabel, mulai dari guiding block, ramp, alat bantu dengar,...

Navigating Disability: Perspectives and Practices in Indonesian Religious Courts.

Gambar
Judul: “Navigating Disability: Perspectives and Practices in Indonesian Religious Courts.”  Penulis: Arif Maftuhin dan Mark Cammack.  Diterbitkan: Ulumuna: Journal of Islamic Studies 29, no. 2 (2025): 603–633.  DOI: 10.20414/ujis.v29i2.1030 -------- Artikel kami ini meneliti bagaimana penyandang disabilitas dipersepsikan, didefinisikan, dan diperlakukan dalam praktik Peradilan Agama di Indonesia. Kami menganalisis lebih dari 200 putusan Pengadilan Agama dari periode 2005–2023, yang datanya tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI . Pertanyaan utama penelitian adalah sejauh mana praktik Peradilan Agama selaras dengan kerangka hukum Indonesia tentang disabilitas, khususnya setelah ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities dan berlakunya UU No. 8 Tahun 2016. Penelitian kami menemukan adanya kesenjangan yang mencolok antara komitmen normatif negara dan praktik di pengadilan. Pertama , hakim sering menggunakan definisi disabilitas yang tidak kons...

Setelah Selesai, Memulai Lagi! Begitulah Takdirmu

Gambar
Selesai dua tahun lagi? Nggak lah. Ini ditargetkan cepat koq, satu tahun begitu 😆 Ya, setahun itu termasuk cepat, apalagi butuh penelitian lapangan. Akan perlu waktu untuk silaturahim ke para punggawa pengadilan, seperti Pak Hakim Muhamad Isna Wahyudi (siap tak repotin ya om 😅) Dan beginilah biasanya saya memulai. Naskah finalnya nanti insyaallah dalam bahasa Inggris, tetapi ngdrafnya ya campur-campur begini. Maklum software kepala saya memang lokal. Diajak mikir Inggris ya grothal grathul. Penelitian seperti ini tidak pakai proposal. Proposal hanya di kepala saya. Lalu yang di kepala itu dituangkan sambil jalan. Kadang ditulis juga sih kalau sudah agak ketemu arahnya. Dibuat kerangka argumen begitu. Tetapi, ya selalu flksibel, termasuk ganti pertanyaan riset di tengah jalan. Tidak perlu bikin proposal karena saya juga nggak minta duit ke negara. Meneliti karena hobi, menulis karena ingin memberi. Halah. Pret. Hahaha. Ya kalau waktunya pas dan memungkinkan, tentu saja saya akan guna...

Pertanyaan tentang Kuota PNS Difabel

Gambar
Dalam Debat Publik Bupati Bantul tadi, saya sebenarnya mengajukan pertanyaan tentang "kuota 2 persen lowongan CPNS untuk difabel yang tidak terpenuhi." Masalahnya dimana? Jadi, masalahnya ada di penafisran aturan kuota. Pemerintah, khususnya BKD, memilih menafsirkan kuota itu di awal, yaitu di pendaftaran CPNS. Lebih problematik lagi, pemerintah membatasi kuota itu dengan formasi tertentu. Misalnya, ada 100 lowongan, maka dipilihlah 2 formasi tertentu yang disediakan untuk difabel.  Nah, penetapan dua formasi ini seringkali terjebak dalam teknis yang merugikan difabel. Sebab, BKD yang menetapkan di awal 2 formasi itu apa. Misalnya, 2 formasi dibuka untuk 1 guru dan 1 untuk penyuluh.  Dengan teknis ini, formasi membatasi difabel yang bisa mendaftar. Batas pertama adalah ijazah yang bisa daftar. Difabel yang ijazahnya tidak cocok dengan dua formasi yang ditetapkan, tidak bisa daftar. Kedua, sering kali juga, pendaftar dibatasi jenis disabilitasnya. Misalnya, untuk penyuluh tida...